Frekuensi Milik Publik untuk Kepentingan Siapa?

Frekuensi Milik Publik untuk Kepentingan Siapa?

Frekuensi Milik Publik untuk Kepentingan Siapa?
Available only in Bahasa Indonesia

 

Membaca karya Diodoran berjudul “Dunia Dalam Televisi” di OK. Video kali ini mengingatkan saya pada film dokumenter Ucu Agustin berjudul “Di Balik Frekuensi”.

Dalam karyanya itu, Dio menghadirkan sebuah komputer yang telah dia utak-atik sedemikian rupa sehingga terlihat hanya berupa layar putih dan kacamata. Namun, ketika menggunakan kacamata tersebut kita baru dapat melihat apa yang sesungguhnya ada di balik tampilan gambar di layar putih komputer. Video yang dapat ditangkap dari kacamata tersebut berupa footage-footage berita yang dikumpulkan dari beberapa stasiun televisi yang tayang setiap hari pada frekuensi publik.

Sebagai pembuka, kita diajak bernostalgia dengan program berita yang fenomenal pada era’80-an, Dunia Dalam Berita milik Televisi Republik Indonesia (TVRI) . Acara tersebut hadir setiap hari tepat pukul 21.00 WIB. Dunia dalam Berita merupakan program yang diinisiasi oleh Pemerintah dengan tujuan (konon) untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Kemudian, sejak 24 Agustus 1989 pemerintah membuat peraturan mengharuskan setiap stasiun televisi swasta (SCTV, RCTI, TPI, Antv, Indosiar) menyiarkan secara serentak program tersebut. Dunia Dalam Berita mengabarkan berbagai berita nasional dan internasional yang sedang hangat diperbincangkan; ada pula Laporan Khusus sebagai tambahan dan Berita Olahraga. Durasi tayang siaran tersebut awalnya 10 menit, lalu ditambah 20 menit, dan menjadi 30 menit.  Setelah era reformasi, 20 Mei 98 aturan merelay berita tersebut dihapus, sehingga hanya TVRI yang menayangkan.

Dunia Dalam Berita menjadi salah satu media propaganda Pemerintah Orde Baru dalam menanamkan ajaran-ajarannya secara masif dan dapat dikatakan bahwa itu sangat berhasil “mencerdaskan” masyarakat. Kini, stasiun televisi swasta yang bukan lagi milik pemerintah kembali melakukan hal yang sama. Media menjadi alat yang digunakan para pemilik modal untuk menciptakan persepsi publik sesuai dengan keinginan dan kepentingan golongan tertentu.

Hal tersebut diperlihatkan Dio melalui footage-footage yang di dalamnya berisi berita dari Metro TV, TV One, Indonesia, Antv, Jak TV,  maupun Berita Satu. Ada berita tentang sawah petani yang kering, demo buruh tuntut kenaikan upah, penjagaan ABRI, pelaku aborsi yang tertangkap, kampanye politik, hingga sampah yang mengganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Dari footage-footage tersebut, Dio agaknya sengaja memilih pemberitaan-pemberitaan yang cenderung negatif dan menjurus pada ketidakstabilan negara. Ditambah dengan nyanyian yang dilagukan oleh Wiji Thukul, sindiran makin terasa. Kurang lebih syairnya berisi, “Tak ada keributan. Tak ada kecemasan. Ada sawah hijau. Petani Tersenyum. Gajinya cukup di televisi.”

Tayangan-tayangan seperti itulah yang setiap hari mengisi ruang-ruang keluarga kita. Salah satunya adalah riuh pemberitaan ketika pemilihan presiden 2014. Setiap stasiun televisi berperang mengusung calon yang dipilihnya. Tayangan berupa propaganda politik, kekerasan, kesedihan yang menimbulkan kecemasan akan kehidupan. Tayangan tersebut dapat menjangkiti publik seolah-olah tak ada harapan, tak ada yang dapat dilakukan untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Masyarakat dibuat menjadi masyarakat yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak juga dingin. Tidak kanan, tidak juga kiri. Setengah-setengah. Begitu-begitu saja.

Secara jelas, kita melihat penyalahgunaan kekuasaan dilakukan lewat media yang ia miliki. Ketimbang membuat publik cerdas melalui informasi yang disiarkannya, media justru menjadi sebuah komoditas yang digunakan untuk kepentingan pemiliknya. Meskipun demikian, saya yakin bahwa masyarakat kita sudah cukup cerdas, memakai “kacamata” dan tidak menelan mentah-mentah yang disuguhkan. Masyarakat mestinya sudah dapat menyaring berita yang masuk dan tidak mudah diakali dengan propaganda-propaganda tertentu. Namun, yang jadi pertanyan apakah penyalahgunaan frekuensi publik seperti itu terus-menerus dibiarkan saja terjadi tanpa ada tindak sanksi atau regulasi yang tepat untuk mengaturnya? Karena pada hakikinya publik berhak mendapatkan informasi yang berguna untuk kepentingan mereka.

Jenni Anggita

Lulus dari FIB UI, perempuan ini masih bergelut dalam dunia sastra dan seni. Di sela-sela waktunya dia menulis kritik sastra, seni rupa, dan budaya visual. Beberapa cerpennya telah dibukukan dalam antologi bersama. Selain mengajar, kini dia tengah berusaha merampungkan novelnya. Tulisan lainnya dapat dilihat di blognya atasenita.blogspot.com.