Untung dan Buntung Pembangunan

Untung dan Buntung Pembangunan

Untung dan Buntung Pembangunan
Available only in Bahasa Indonesia

 

Pembangunan dapat melahirkan untung dan buntung sekaligus. Sementara rakyat kebanyakan, tidak berdaya terhadapnya. Begitulah kira-kira yang dapat kita maknai pada video Mati Angin yang dibuat Ari Satria Darma.

Dengan menggunakan teknik elaborasi foto dan animasi, sebagai ciri khasnya, Ari Satria Darma, membawa kita melihat pekerjaan konstruksi stasiun bawah tanah proyek Mass Rapid Transit (MRT) di jantung Ibu Kota, Jalan Sudirman. Ari menyoroti sejumlah alat-alat berat yang dipasang di tengah kota, memanipulasi dengan kelihaiannya menjadi sebuah robot yang melakukan repetisi pekerjaan pembangunan MRT. Merek kontraktor dari India, TATA, patung selamat datang, dan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga disoroti.

Tidak adanya rencana pembangunan kota, ganti pemimpin ganti kebijakan, kerusakan lingkungan merupakan persoalan klise seperti tak bersolusi. Proyek MRT yang menelan biaya hingga 140 milyar rupiah di video Ari itu menggeser halte Transjakarta yang ada. Nantinya, MRT akan dibangun sepanjang 15 km mulai dari bunderan Hotel Indonesia hingga Lebak Bulus. Jadi, dapat kita bayangkan dan rasakan ketidaknyamanan, pemandangan yang tidak elok, kemacetan, dan berbagai dampak lainnya akan terus berlangsung sampai tahun 2018, sesuai prediksi selesainya MRT.

Di satu sisi, pembangunan memang seolah menelurkan harapan menuju pada kehidupan yang lebih baik, bebas macet, dan pergerakan masyarakat menuju suatu tempat lebih cepat. Pengadaan Transjakarta, misalnya, yang diharapkan dapat memudahkan mobilisasi masyarakat serta mengurangi kemacetan jalan raya. Nyatanya setelah terwujud, kemacetan tak juga berkurang. Begitu pun dengan penambahan kereta perbaikan stasiun sebagai sarana transportasi publik menyisakan pertanyaan, mengapa kemacetan belum juga dapat diatasi dengan sejumlah pembangunan transportasi publik?

Pembangungan yang terjadi hari-hari ini tentu tak lepas dari rencana pembangunan yang mendahuluinya. Dengan kata lain, jika kita membaca video Ari yang menggambarkan betapa semrawutnya kota karena dampak sejumlah pembangunan di sana-sini, perlu juga bagi kita napak tilas sejenak pada arah pembangunan sejak era Sukarno sampai Orde Baru. Dengan demikian, kita akan menyadari bahwa pembangunan telah berbelok arah dari tujuan semula.

Peralihan kepemimpinan dari Sukarno ke Suharto juga mengalihkan kebijakan pembangunan Indonesia dari “Berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri) yaitu, dengan posisi independen terhadap kapitalisme global menjadi berbalik mendukung kapitalisme barat. Soeharto melalui ekonom-ekonom yang probarat dengan tangan terbuka mempersilakan asing untuk berinvestasi dan menguasai aset kekayaan bangsa yang kita miliki. Padahal, selama Sukarno berkuasa  sumber daya itu berusaha diproteksi.

Berpijak dari sejarah tersebut, kesalahan terbesar pemerintah selanjutnya adalah tidak mampu memutus kebijakan masa lalu. Maka, dampaknya tak lain adalah berbagai kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Termasuk di dalamnya adalah perebutan ruang yang mempengaruhi kehidupan rakyat kebanyakan. Misalnya, penggusuran pedagang stasiun kereta, pembebasan lahan untuk pelebaran jalan, dan sebagainya. Rakyat kecil dikorbankan dengan alasan demi kepentingan publik, salah satunya untuk membangun infrastruktur. Ruang-ruang milik rakyat untuk tempat tinggal, maupun ruang publik untuk fasilitas umum seperti taman sebagai penghijauan atau tempat olahraga semakin dihilangkan. Semua itu terwujud dalam pembangunan yang pesat di era MP3EI (Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang memungkinkan para pemilik modal berinventasi semakin masuk, merebut ruang-ruang publik yang menjadi hak masyarakat. Sampai saat ini paradigma pembangunan ala Orde Baru masih berlanjut.

Walaupun Jokowi menyatakan tidak akan meneruskan MP3EI yang dibuat era SBY, banyak pembangunan infrastruktur tidak jauh berbeda dari MP3EI. Bappenas bahkan menegaskan kalau pemerintah tidak akan menggunakan istilah MP3EI yang bermuatan politis, walupun semangatnya sama. Lalu, bahayanya apa? Pembangunan di satu sisi dicetuskan berusaha membangun Indonesia mulai dari pinggir, di desa, mengutamakan orang kecil, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun di lain sisi, rencana-rencana pembangunan yang spektakuler menguntungkan perusahaan besar dan segelintir kelompok atas, daripada rakyat banyak.

Kontradiksi cara pandang tersebut disampaikan Hilmar Farid dalam tulisannya, “Pembangunan Menuai Bencana”(1). Menurutnya, masalah pemerintah sekarang sama saja dengan sebelumnya, target utama pembangunan adalah pertumbuhan, bukan keselamatan. Maka, Hilmar menawarkan cara pandang yang dibalik, yang orientasinya bukan menganggap lingkungan sebagai masalah yang harus diatasi supaya pembangunan sebagai tujuan utama tercapai. Namun, yang tepat adalah keselamatan manusia dan merawat lingkungan hidup sebagai tujuan utama, maka pembangunan dan pertumbuhan dapat diubah jika menghalangi tujuan utama.

Oleh karena itu, baik Jokowi atau pemerintahan selanjutnya penting untuk segera mengambil cara pandang yang mengutamakan kedaulatan dan kemandirian, solidaritas dan kerja sama. Pada akhirnya, pilihan perubahan ada di tangan pemerintah untuk menata ulang kehidupan sosial kita. Apabila tidak juga dilakukan bukan tidak mungkin kita akan memasuki krisis sosial-ekologis yang tidak dapat diatasi lagi. Sementara rakyat cilik dibuat “mati angin”.

   [ + ]

1. Esai Hilmar Farid berjudul “Pembangunan Menuai Bencana dapat dibaca di http://indoprogress.com/2014/12/pembangunan-menuai-bencana/.
Jenni Anggita
Lulus dari FIB UI, perempuan ini masih bergelut dalam dunia sastra dan seni. Di sela-sela waktunya dia menulis kritik sastra, seni rupa, dan budaya visual. Beberapa cerpennya telah dibukukan dalam antologi bersama. Selain mengajar, kini dia tengah berusaha merampungkan novelnya. Tulisan lainnya dapat dilihat di blognya atasenita.blogspot.com.