Pembengkokan Sejarah dan Arsip yang Terberai

Pembengkokan Sejarah dan Arsip yang Terberai

Pembengkokan Sejarah dan Arsip yang Terberai

Arsip dan sejarah bisa menjadi senjata bagi seniman untuk membuat karya yang membangun kesadaran publik. Di sisi lain, kelompok penguasa juga bisa memanfaatkan arsip demi membentuk sejarah berdasarkan kepentingan. Ini disampaikan Hafiz Rancajale, Ketua Komisi Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta dan Pendiri Forum Lenteng, dalam diskusi bertajuk “Media versus Media: Arsip dan Sejarah sebagai Senjata” sebagai bagian dari rangkaian ORDE BARU OK. Video – Indonesia Media Arts Festival, Rabu (17/6).

Menurut Hafiz, media yang digunakan seniman ketika Orde Baru (Orba) bukan dipilih berdasarkan estetika, melainkan politik. “Ini bukan persoalan form, tapi membangun kesadaran publik yang telah dibangun (oleh Orba) lebih dari 30 tahun,” ujarnya. Sebelumnya Hafiz mengatakan bahwa seniman muda tahun ‘80-‘90-an mengalami situasi sulit ketika penggunaan media dikontrol oleh pusat dan militer. Adanya kontrol ini menyebabkan kebenaran yang beredar di masyarakat adalah tunggal.

Dengan pilihan media yang ditujukan untuk perlawanan politik, Hafiz melihat seni memainkan peran dalam meletakkan kebenaran. “Sejarah jadi tidak penting lagi karena dikontrol rezim. Idealnya, sejarah adalah yang bengkok-bengkok,” tekannya. Maka, seniman berperan mengurai dan memunculkan alternatif sejarah lewat gagasan dan media yang digunakan, meski berada dalam situasi sulit.

Paska Reformasi, Hafiz melihat bahwa kecenderungan seniman hari ini sekadar memilih media yang bisa digunakan untuk bercerita. “Seniman kita gak terlalu kritis sama media,” katanya. Meski kesadaran seniman menggunakan arsip sebagai media mulai ramai, dikhawatirkan hanya menjadi saluran untuk menunjukkan karya yang intelek. “Yang penting adalah bagaimana kita tidak mengeksotisasi arsip itu sendiri -atau masa lalu,” kata Hafiz dengan tegas.

 

Upaya Pengelolaan Arsip dan Perjalanan Seni Media

Arsip jadi komponen penting dalam membaca sejarah. Rizki Lazuardi, yang pernah menjadi kurator OK. Video 2013 dan anggota Lab Laba-laba, menjadikan arsip sebagai kekuatan dari karya yang ia pamerkan pada OK. Video tahun ini. Instalasinya yang berjudul “Eastman of Mr. East on East” bermaksud menampilkan alternatif sejarah dari insiden Balibo-Five di Timor Leste.

Insiden ini adalah tentang penembakan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap lima jurnalis Australia di Balibo pada 1975, serta pembakaran kamera dan film yang mereka bawa. Setelah peristiwa tersebut, jurnalis Australia Roger East datang ke Timor Leste untuk menyidik, namun akhirnya juga ditembak dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Pemerintah Indonesia saat itu terkesan sembunyi tangan atas kejadian ini.

Di dalam katalog pameran dituliskan bahwa karya Rizki mencoba berbicara mengenai negara yang tidak pernah benar-benar melakukan penyensoran informasi. Praktik pengarsipan yang ada hanya berjalan sesuai kepentingan sebuah rezim. Salah satu tujuannya untuk mengkaji strategi pengawetan kekuasaan di masa mendatang. Ketika rezimnya runtuh, arsip baru diedarkan dalam berbagai pola. Seperti penerbitan secara formal paska reformasi, hingga beredar dalam kanal alternatif yang menjadi objek tarik-menarik kepentingan.

Rizki kemudian membagi ceritanya ketika ia mengumpulkan arsip dan menghubungi pihak Australia demi mendapat akses. “Ada di Google, tapi muatannya gak searchable,” ujarnya. Ia kemudian mendapat rekaman dari kanal-kanal berita milik Australia dan menggabungkannya dengan potongan film Balibo Five yang dilarang edar oleh pemerintah Indonesia.

Di Indonesia, Rizki kesulitan mendapatkan arsip. Ia merasa bahwa Indonesia tidak ingin mengakui adanya sejarah itu. Dengan absennya arsip, maka sejarah perlu direkonstruksi. “Australia mengakui sejarah itu, tapi tidak mau tanggung jawab,” katanya.

Keluhannya atas praktik pengumpulan arsip di Indonesia secara institusional berlanjut ketika membahas pengelolaan arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Berdasarkan pengalaman bersama teman-temannya, Rizki kesulitan mendapatkan materi yang dapat dikelola secara mandiri. “Kita beli arsip, dihitung-hitung bayar harga material dan harga hak cipta. Ini materi yang public domain, kita sudah bayar, tapi logo ANRI masih nempel di situ. Seperti dipaksa tidak boleh lepas,” ujarnya heran.

Selain membahas karyanya, Rizki juga memaparkan risetnya tentang arsip dari potongan film yang disensor. Ia mengumpulkan potongan-potongan gambar dari Lembaga Sensor Film (LSF) dan non-LSF seperti blog, penjualan DVD, forum, dan layar tancap. Dari LSF, ia menemukan banyaknya potongan gambar selama 2000-2013. “Dalam lima tahun seharusnya dimusnahkan, padahal ini masih banyak di kardus-kardus,” ujarnya.

Menurut Rizki, LSF tidak membuangnya sebagai bukti kepada masyarakat bahwa mereka telah bekerja dengan argumen telah menghindarkan masyarakat dari muatan yang tidak baik. “Kalau ada gugatan dari masyarakat yang bilang LSF gak perlu ada lagi, mereka bisa bawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (sebagai bukti),” ungkapnya.

Sebelumnya, Rizki menunjukkan adanya perbedaan fokus Lembaga Sensor Film pada masa pra dan paska reformasi. Saat pra reformasi, LSF cenderung permisif dengan muatan seks, kekerasan, dan narkotika dan lebih keras terhadap muatan yang dianggap subversif. Salah satu contohnya adalah, LSF mengganti judul film “Koruptor-koruptor” menjadi “Petualang-petualang” karena khawatir mengganggu kestabilan negara.

Sementara, muatan erotis diizinkan hingga ‘90-an karena kebijakan monopoli produksi dan industri film kala itu. Ini berbeda dari masa paska reformasi, setelah LSF diintervensi oleh elemen masyarakat seperti Pramuka dan kelompok agama. LSF jadi lebih konservatif sehingga menjadi lebih ketat terhadap muatan seks, kekerasan, dan narkotika.

Selain pergeseran fokus penyensoran, Rizki menemukan hal lain yang menarik seperti penyensoran yang merujuk pada kelas penonton. Contoh yang ia ajukan adalah penghilangan beberapa bagian subtitle bahasa dalam film Da Vinci Code yang ditayangkan di Indonesia. “Masyarakat kelas dua dianggap tidak paham Bahasa Inggris,” simpulnya. Dengan demikian, LSF terkesan memdiskreditkan kelas penonton dengan harapan dapat meredam hal-hal yang tidak diinginkan.

Salah satu pembicara dari Filipina, Renan Laruan, juga diundang untuk menceritakan perkembangan seni media di Filipina yang juga tak terlepas dari konteks sejarah. Ia menunjukkan adanya perubahan tiap kali terjadi titik penting sejarah seperti Perang Dunia kedua yang mengubah konflik antaragama di Filipina.

Renan yang juga seorang pernah terlibat dalam salah satu program Singapore Biennale mengangkat satu pertanyaan yang perlu dibahas. “Di konteks Asia Pasifik, masihkah kita bertindak sebagai konsumer, atau sebagai produser?” lemparnya. Ia melihat, karya seni Barat seperti dari Amerika, memiliki sisi pandang logis yang berbeda di Asia Pasifik. Di negara asalnya Filipina, Renan melihat kunci perkembangan pada 1999, ketika seni media mulai diintensifikasi bersama pertumbuhan teknologi dan jejaring.

Pemanfaatan jejaring ini juga dilihat Hafiz sebagai penunjang pengarsipan masa depan. Menurutnya, komitmen dalam berjejaring dan berorganisasi harus dikuatkan. “Ke depannya, kita bisa mengimajinasikan sebuah peristiwa yang bisa kita ukur dengan catatan arsip yang kita bangun dari sekarang,” kata Hafiz.

Dinda Larasati
Dinda Larasati tengah menempuh pendidikan sarjana di jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI, peminatan Kajian Media. Kajiannya cenderung berkisar pada tema industri budaya, komunikasi politik, gerakan sosial, dan pemanfaatan media baru. Dinda juga merupakan Pemimpin Umum Pers Suara Mahasiswa UI dan Pendiri Taman Baca Bulian. Beberapa puisi dan prosanya telah dipublikasikan melalui jurnal sastra terbitan The Murmur House, Majalah Cobra, dan zine lokal. Selain menulis, Dinda juga membuat karya seni, salah satunya muncul di pameran kolektif Buka Warung di RURU Gallery (2015).